Kemenpora Kembali Tegaskan Tupoksi KONI Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar rapat koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Pengurus Besar (PB) 40 cabang olahraga (Cabor) yang bakal tampil di Asian Games 2018.

Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, rapat tersebut sangat penting sebagai bagian dari diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017. Salah satu tujuannya, untuk bisa menegaskan tugas pokok dan fungsi dari Kemenpora maupun KONI Pusat dan PB cabor dalam sesuai Prepres tersebut.

Salah satu bahasan yakni memastikan lagi hak dan kewajiban tiga pihak, yakni Menpora, KONI, dan induk cabor. Gatot memastikan bakal ada Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai batasan ketiga pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

“Petunjuk teknisnya itu supaya menjadi panduan atau bimbingan untuk cabor misalnya untuk usulan anggaran, laporan pertanggungjawaban, lalu kaitan dengan regulasi-regulasi yang harus diikuti."

"Kemudian, menyangkut masalah akomodasi, peralatan, dan lain-lain semua akan tertuang. Kalau ditanya kapan, Insyaallah dua pekan lagi akan selesai,” beber Gatot usai rapat di Lantai 3 Kantor Kemenpora, Senin (6/11).

Kemenpora RI melalui Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto kembali mengingatkan Tupoksi KONI dan PB di Asian Games 2018. (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat Putratama H)

Sementara itu, fungsi KONI sendiri ditegaskan Gatot adalah sebagai pengawasan dalam konteks membantu Menpora. Gatot memastikan KONI tidak mengambil alih Satlak Prima, sebab kewenangan prima itu dikembalikan kepada Kemenpora dan hal-hal teknis menteri akan dibantu oleh cabor.

“Selama Juknis-nya belum ada, untuk pengajuan menggunakan juknis-juknis yang sudah ada sekarang. Karena pelatnas harus tetap berjalan.”

“Semua masih dinamis, tapi sekalipun nantinya ada koordinator-koordinator yang membantu itu sifatnya hanya membantu kelancaran dan penugasan. Tapi tidak ada lembaga baru, hanya KONI, Menpora dan cabor,” tegasnya.

Selain itu, rapat itu juga sekaligus menjawab beberapa kegundahan dan kebingungan cabor dalam pemenuhan kebutuhan atletnya jelang Asian Games 2018.

“Misalnya, mereka bingung kalau mau mengajukan proposal bagaimana, sementara Satlak Prima sudah tidak ada. Lalu kepada siapa? Saya jawab, kepada Deputi IV tapi tembusan kepada menteri,” ujar Gatot.

Cabor juga menanyakan anggaran tahun depan mengingat mereka sempat terlambat dalam pemenuhan dana akomodasi atlet selama empat bulan. Gatot menjamin hal itu tidak terulang kembali lantaran sudah adanya pemecahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

“Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana sisa waktu dua bulan ini, apakah tetap dapat anggaran? Ya tetap dapat kalau memang ada penganggarannya sudah direncanakan dan diusulkan,” jelasnya. (bac)

Let's block ads! (Why?)