INAPGOC Minta Venue GBK Digratiskan untuk Asian Para Games

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari berharap venue di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, digratiskan untuk event Asian Para Games (APG) 2018.

Menurut Okto, APG sejatinya bukan ditujukan sebagai event komersil layaknya Asian Games 2018. Itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.2 Tahun 2016 terkait panitia nasional APG 2018.

Terlebih pendanaan untuk penyelenggaraan APG tidak sebesar Asian Games. Dari total Rp2,7 triliun yang diminta, hanya Rp1,7 yang dikabulkan.

Dengan dana tersebut, INAPGOC masih dibebankan biaya sewa venue di GBK, Senayan, Jakarta. Apalagi harga sewa satu venue di kawasan yang telah mengalami renovasi besar-besaran itu diperkirakan mencapai miliaran.

IPNAGOC hanya mendapat dana Rp1,7 triliun untuk menggelar Asian Para Games 2018. (CNN Indonesia/Titi Fajriyah)

"Kegiatan ini sejak awal memang tidak didesain sebagai kegiatan komersial, karena tidak bisa jual tiket," kata Okto di sela-sela rapat pleno, Selasa (16/1) sore.

Okto meminta, pemerintah pusat bisa memberikan perlakukan khusus untuk penyelenggataan APG 2018 terkait sewa venue pertandingan yang akan digunakan di kawasan GBK nantinya.

Selain itu, ia juga meminta agar cara penghitungan untuk pembayaran wisma atlet untuk Asian Games tidak disamakan dengan Asian Para Games. Pasalnya, jumlah atlet dan cara pembagian kamar per atlet kedua event berbeda.

"Untuk GBK, sementara ini semua masih berbayar. Masih ada harga sewa bagi kami. Tapi kami akan usulkan supaya dapat perlakuan khusus."

Biaya sewa venue Stadion GBK rata-rata mencapai Rp28 miliar. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)

"Sebagai komparasi dan referensi, semua venue milik Pemprov DKI Jakarta digratiskan untuk kami. Bahkan, lapangan tenis di Sumarecon Kelapa Gading rela memberikan lapangan latihan dan pertandingan gratis karena ini (APG 2018) merupakan agenda nasional," jelas Okto.

Okto berharap, GBK yang merupakan kawasan milik negara di bawah Sekretariat Negara (Setneg) dan dikelola Pusat Pengelola Kawasan (PPK) GBK juga bisa memberikan perlakuan yang sama.

"Jika anggaran kami masih Rp2,7 triliun memang ada anggaran untuk sewa venue di sana. Tapi kan sudah dikoreksi jadi Rp1,7 triliun," terangnya.

"Kami diminta untuk memaksimalkan dan sinkronisasi dengan INASGOC serta Kementerian dan lembaga. GBK kan lembaga, jadi kami akan maksimalkan sinkronisasi sehingga biayanya menjadi tanggungan GBK," tutur Okto. (jun/nva)

Let's block ads! (Why?)